Wagub NTB Pastikan Pembangunan Sirkuit Mandalika Tak Melanggar HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) disebut terjadi di dalam proses pembangunan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Isu tersebut ditampik oleh Wagub NTB dan juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Jum'at, 16 April 2021 13:15
Wagub NTB Pastikan Pembangunan Sirkuit Mandalika Tak Melanggar HAM Pembangunan Sirkuit Mandalika (MGPA)

Editor : Dini Arining Tyas

Otosia.com - Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sempat menjadi sorotan lantaran disebut ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu disebutkan oleh pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Esktrem dan HAM Olivier De Schutter.

Dia menyebut penduduk lokal, petani, ataupun nelayan dipaksa ke luar dari tanah tinggal mereka. Rumah dan tanah dihancurkan serta diusir tanpa adanya kompensasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tengara Barat, Sitti Rohmi Dhalilah menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dalam pembangunan Sirkuit Mandalika yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

"Enggak ada yang dilanggar, enggak ada perampasan dan penggusuran tanah, rumah, ladang, sawah atau pun sejumlah situs keagamaan secara paksa dari masyarakat karean semua proses yang dilakukan didampingi oleh aparat yang terkait," tegas Sitti Rohmi, di Mataram, Selasa (13/4/2021) disitat dari Antara.

1 dari 2 Halaman

Menurutnya, setiap proses pembebasan lahan yang selama ini dilakukan oleh ITDC bersama pemerintah, justru dikawal langsung oleh aparat yang berwenang, mulai TNI, Polri hingga Badan Pertanahanan Nasional (BPN). Selain itu, setiap proses pelepasan aset masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah juga dilakukan sesuai prosedur aturan hukum.

Rohmi juga mengakui bahwa dalam proses pembangunan megaproyek ini masih ada persoalan atau ada hal yang kurang. Tentu, hal tesebut telah dipikirkan oleh pemerintah dan pihak pengelola kawasan KEK Mandalika.

"Memang setiap proses di KSPN Mandalika masih banyak PR yang belum tuntas. Nah, dia situ ruang kita berembuk dan melakukan mediasi agar ada solusi yang terbaik. Insha Allah, yang kurang akan kita selesaikan dengan baik-baik," tuturnya.

Rohmi kembali lagi menegaskan bahwa tak ada pelanggaran HAM dalam proses pembangunan proyek senilai USD 3 miliar itu. "Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Masyarakat akan protes beramai-ramai. Kenyataan itu tidak ada. Komnas HAM pun tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran HAM di proyek KSPN Mandalika," tegasnya.

2 dari 2 Halaman

Bamsoet: Tidak Ada Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjabat sebagai Ketua UMum Ikatan Motor Indonesia (IMI) juga menanggapi adanya isu pelanggaran HAM dalam pembangunan KSPN Mandalika. Dia mengatakan, dia sempat datang langsung untuk meninjau Sirkuit Mandalika bersama dengan FIM dan Dorna Sport.

"Sekali lagi, tidak ada satupun pelanggaran HAM atau tindakan paksa merampas tanahnya warga yang terkena pembangunan KSPN Mandalika. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Bamsoet, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022, Indonesia tidak akan mencederai kepercayaan dari 174 negara yang telah mendukung Indonesia dengan melakukan pelanggaran HAM dalam proyek KSPN Mandalika. Selain itu, Indonesia terus mengedepankan partisipasi inklusif serta menjunjung tinggi HAM semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam proses pengambilan keputusan.

"Pembangungan KSP Mandalika juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penghidupan dan perekonomian masyarakat NTB. Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yang hanya bisa dicapai dengan memajukan pilar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan hidup secara seimbang," tutupnya.

(kpl/tys)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami