Urgent, Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Aturan Mobil Listrik

Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Preside (Perpres) tentang mobil listrik.

Selasa, 25 Juni 2019 09:15
Urgent, Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Aturan Mobil Listrik Peresmian stasiun pengisian daya kendaraan listrik di Jakarta dan Serpong (5/12/2018) (istimewa)

Editor : Dini Arining Tyas

Otosia.com - Regulasi mobil listrik di Indonesia hingga kini masih belum ada titik terang. Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Preside (Perpres) tentang mobil listrik.

"Mobil listrik ini sangat urgent untuk menghilangkan polusi di kota besar yang padat kendaraan bermotor," katanya dalam acara diskusi 'Kesiapan Kendaraan Listrik Mengaspal di Jakarta' di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (23/6/2019), disitat dari Merdeka.com.

Ahmad mengatakan, pembahasan mengenai payung hukum untuk mobil listrik sendiri masih berjalan alot di masing-masing kementerian. Alhasil, industri pun belum bisa memproduksi kendaraan mobil listrik.

"Harus ada kebijakan teknis elektrik bus ini kan harus ada standarnya, kalau nggak ada (aturan) pabrikan bermotor nggak bisa produksi. Nah, standarnya itu harus ada," kata dia.

1 dari 2 Halaman

Insentif Mobil Listrik

Insentif Mobil Listrik

Selain itu, pemerintah juga harus mengatur pemberian insentif fiskal terhadap mobil listrik. Sebab, selama ini harga mobil listrik masih jauh lebih mahal dibanding mobil yang menggunakan bahan bakar minyak ( BBM).

"Nah, setelah kita hitung, kendaraan motor bakar atau konvensional harganya masih murah maka dari itu mobil listrik nggak akan dibeli masyarakat. Maka dari itu bila pemerintah nggak nyiapin aturan, nggak akan siap," pungkas dia.

2 dari 2 Halaman

Bus Listrik Siap Operasi

Bus Listrik Siap Operasi

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengaku siap untuk mengoperasikan kendaraan atau bus listrik untuk beroprasi di kawasan Jakarta. Hanya saja, kesiapan ini masih terkendala oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang juga belom diterbitkan.

"Kalau ada Perpres bisa dibuka. Kita siap sudah maju, tapi peraturan lebih tinggi dari level DKI Jakarta juga diperlukan," katanya.

Sumber: Merdeka.com

 

(kpl/tys)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami