Pro-Kontra Tilang Kendaran yang Tidak Ikut Uji Emisi di Jakarta

Kewajiban uji emisi bagi kendaraan berusia 3 tahun di DKI Jakarta dan sanksi tilang serta denda ratusan ribu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Senin, 04 Januari 2021 15:15
Pro-Kontra Tilang Kendaran yang Tidak Ikut Uji Emisi di Jakarta Ilustrasi kendaraan bermotor di Jakarta (Otosia.com/Nazar Ray)

Editor : Nazarudin Ray

Otosia.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mewajibkan pemilik kendaraan bermotor lebih dari 3 tahun untuk melakukan uji emisi. 

Mobil perseorangan maupun sepeda motor yang tidak melakukan uji emisi atau tidak lulus uji emisi gas buang akan dikenakan sanksi tilang. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai 24 Januari mendatang.

Selain itu kendaraan yang tidak uji emisi atau tidak lulus uji emisi gas buang akan dikenakan disinsentif berupa pemberian tarif parkir tertinggi di DKI Jakarta.

Penegakan hukum akan dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286, yakni ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor, dan Rp 500.000 untuk mobil.

 

 

 

 

 

 

1 dari 6 Halaman

Peraturan tersebut mengundang pro dan kontra serta komentar beragam, baik dari kalangan masyarakat umum maupun komunitas otomotif. Salah satunya Rino, mantan pengurus Suzuki Karimun Club Indonesia.

Menurut Rino, ketentuan tersebut tidak serta merta harus diberlakukan terhadap mobil yang usianya lebih dari tiga tahun. Justru yang lebih tepat dikenakan terhadap mobil-mobil keluaran terbaru.

Dia menyatakan, meski mobil lebih dari tiga tahun dirawat dengan dengan baik, tetap akan ada penurunan performa, jadi tidak bisa disamakan dengan mobil yang lebih muda.

"Saya pakai Karimun tahun 2003, saya rutin merawat, ganti oli setiap 5000 km sekali. Kalau ada kerusakan saya cepat perbaiki. Jadi kalau misalnya mobil 2006 ke bawah, meski perawatan bagus trus tidak lulus uji emisi, saya kira wajar. Karena bagaimana pun akan ada penurunan daya dan performa engine. Jadi jujur saya keberatan sanksi tilang atau dikenakan tarif parkir tinggi," tegasnya.

 

2 dari 6 Halaman

Rino berharap kategori ketentuan lebih diperjelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kewajiban tersebut. "Kalau Kepolisian atau Dishub main tilang saya tidak setuju, kayak orang disuruh ganti mobil saja. Emang segampang itu mengganti mobil, atau jual mobil ganti yang baru," tukasnya.

Sedangkan Fransisca FA, Ketua Harian Innova Community pusat meminta Pemda DKI untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat pandemi COVID-19.

Beban masyarakat, katanya, akan makin bertambah ketika harus membayar tilang dan tarif parkir yang meninggi. Dia meminta Pemprov DKI memikirkan masak-masak sebelum ketentuan tersebut diberlakukan.

 

3 dari 6 Halaman

"Saat ini situasi perekonomian masih berat. Jadi untuk membeli mobil baru pasti berat juga ya. Masyarakat mayoritas masih bertahan dengan kendaraan lama yang nota bene pasti kondisinya sudah tidak prima kayak baru," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fransisca, penindakannya tidak jelas mekanismenya. Tidak mungkin, petugas Kepolisian atau Dishub mengecek satu-persatu ribuan kendaraan yang lalu lalang di Jakarta. Apalagi parameter tindakan di lapangan masih abu-abu dalam praktiknya kelak.

"Nah ini dia. Tidak jelas juga penindakannya. Yang ada malah ujung-ujungnya akan jadi lahan pungli," cetusnya.

Pemilik motor jugabtidak luput dari kewajiban uji emisi

 

4 dari 6 Halaman

Tanggapan pemilik sepeda motor

Senada dengan Fransisca, Didiet, Ketua Umum Yamaha RX-King Indonesia menolak tindakan penilangan dengan alasan sepeda motor tidak ramah lingkungan. Peraturan ini dinilai berat sebelah. Terlebih bagi mereka yang masih mengandalkan motor 2-tak untuk harian.

"Pada masa pandemi banyak orang yang kena PHK di mana baik motor 4-tak atau 2-tak dipakai untuk mencari nafkah. Kalau bisa aturan ini dikaji lagi," tandas Didiet.

Menurut Dia, sebelum diberlakukan sebaiknya Pemrov DKI melakukan sosialisasi lebih dulu secara masif. Pasalnya pemilik kendaraan lama di Ibukota jumlahnya mencapai ribuan. Belum lagi ditambah kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta tiap harinya.

"Untuk motor 2-tak mohon disosialisasikan juga aturannya seperti apa agar jelas. Ini agar masyarakat yang masih memiliki motor 2-tak memahami aturan yang diberlakukan pemerintah," imbuhnya.

 

5 dari 6 Halaman

Sementara Siswanto dari komunitas Kawasaki Ninja 150 berpendapat, sebelum menindak, justru yang harus diuji emisi lebih dulu adalah kendaraan operasional Dishub maupun Kepolisian.

Pasalnya, kata Dia, banyak kendaaraan operasional kedua institusi tersebut yang sudah tua dan masih beroperasi. Belum tentu kendaraan-kendaraan tersebut lulus uji emisi gas buang. Bisa jadi, emisinya lebih buruk dari kendaraan-kendaraan yang ditilangnya.

Siswanto meminta ketentuan tilang dan denda tidak berlaku surut untuk motor-motor produksi lama, terlebih bermesin dua tak yang nota bene mustahil lolos uji emisi.

 

 

6 dari 6 Halaman

Siswanto juga mempertanyakan bagaimana dengan kendaraan yang masuk setiap hari dari Bekasi, Tangerang maupun Bogor, terutama mereka yang bekerja di Jakarta. Kendaraan-kendaraan tersebut selain membuat kepadatan Ibukota bertambah, juga tidak kecil perannya dalam menyumbang polusi di DKI Jakarta.

"Jangankan motor 2-tak yang dibikin 10-15 tahun lalu, motor matic bermesin injeksi yang baru saja belum tentu lolos uji emisi gas buang. Ingat lho, ada ribuan bahkan jutaan sepeda motor yang berseliweran di Jakarta, masak mau diplototin satu-satu mana yang tidak uji emisi," pungkas Siswanto.

(kpl/nzr)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami