Syarat Diskon 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta

Kendaraan umum pengangkut orang mendapatkan diskon pajak 50 persen. Potongan pajak itu akan diberikan jika pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak sebelumnya.

Senin, 21 Desember 2020 19:15
Syarat Diskon 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta Ilustrasi pembayaran pajak (Liputan6.com)

Editor : Dini Arining Tyas

Otosia.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan potongan pokok untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus untuk angkutan umum. Diskon pajak itu sebesar 50 persen yang berlaku hingga 30 Desember 2020.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, pemberian diskon ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020.

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan keringanan sebesar 50 persen dari pokok pajak untuk kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang," kata Tsani dalam keterangan tertulis, Jumat (18/12/2020) lalu.

1 dari 2 Halaman

Dok. Bappeda DKI Jakarta

Dia membeberkan, syarat mendapatkan keringanan pembayaran pokok pajak tersebut antara lain, pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Selain itu, Tsani mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan penghapusan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak. Seperti halnya keterlambatan pembayaran setoran masa pajak tahun 2020 untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

Lalu, penghapusan sanksi administrasi tersebut untuk keterlambatan pembayaran Pajak Reklame atas ketetapan yang diterbitkan tahun 2020.

"Untuk keterlambatan pembayaran PBB-P2 dan PKB objek kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang, diberikan penghapusan untuk seluruh tahun pajak," ucapnya.

2 dari 2 Halaman

Lanjut dia, kebijakan tersebut diberikan secara otomatis tanpa permohonan dari wajib pajak bila dilakukan sebelum 30 Desember 2020.

"Kebijakan relaksasi keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020. Dengan telah terbitnya kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha," jelas Tsani.

Penulis: Ika Defianti

Sumber : Liputan6.com

(kpl/tys)

TAGS :
KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami