Resmi Diteken, Mobil Listrik Boleh CBU Asal...

Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik di Indonesia resmi diteken, hari ini Kamis (8/8/2019). Hingga saat ini sudah ada tiga investor yang akan berinvestasi di Indonesia untuk kendaraan listrik.

Kamis, 08 Agustus 2019 21:45
Resmi Diteken, Mobil Listrik Boleh CBU Asal... Mitsubishi Outlander PHEV (Otosia.com/Nazarudin Ray)

Editor : Dini Arining Tyas
Reporter : Nazarudin Ray

Otosia.com - Pemerintah akan mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri, menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (8/8/2019). Para pelaku industri diberi kesempatan secara berjangka untuk bisa memenuhi persyaratan kandungan material lokal.

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Kemudian, dalam tiga tahun selanjutnya, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35 persen pada tahun 2023. Hal itu juga untuk memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.

"Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40 persen TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada," terangnya.

Airlangga menambahkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek). "Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia," katanya.

1 dari 2 Halaman

Sudah ada Tiga Investor

Sudah ada Tiga Investor

Sejauh ini ada tiga prinsipal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022.

Sementara itu, kebijakan mengenai mobil listrik akan terkait dua hal. Pertama, Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

"Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40 persen lebih mahal daripada mobil biasa," ujarnya.

2 dari 2 Halaman

Antisipasi Fuel Cell Vehicle

Antisipasi Fuel Cell Vehicle

Dalam revisi PP Nomor 41, dimasukkan juga roadmap mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. "Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi," ujarnya.

Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut pemerintah mengharapkan para pelaku industri otomotif di Indonesia segera merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.

"Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan dan lain-lainya, yang semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului dalam membangun industri mobil listrik yang kompetitif," kata Presiden RI, Joko Widodo.

(kpl/nzr/tys)

TAGS :
Join Otosia.com
KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami