Polisi: Odong-odong Dilarang Beroperasi di Jalan, Bengkel Pembuatnya Bisa Terseret

Oleh Nurrohman Sidiq pada 31 Jul 2022, 19:44 WIB
Diperbarui 31 Jul 2022, 19:44 WIB
Polres Pemalang melarang odong-odong beroperasi di jalan raya. (Foto: Liputan6.com/Humas Polres Pemalang)
Polres Pemalang melarang odong-odong beroperasi di jalan raya. (Foto: Liputan6.com/Humas Polres Pemalang)

Otosia.com, Jakarta Polisi secara resmi melarang odong-odong beroperasi di jalan. Hal itu seperti disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri.

"Odong-odong dilarang dioperasikan di jalan," kata Brigjen Pol Aan Suhanan, seperti dikutip dari laman resmi NTMC Polri, Minggu (31/7/2022).

Pelarangan ini menurut Aan merupakan langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lain.

 

 

Odong-odong modifikasi

Proses penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam pemakaian odong-odong, menurut Aan, meliputi semua bidang hukum lalu lintas, bahkan hingga menyentuh odong-odong berbasis mobil.

"Odong-odong dianggap sebagai kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi kelayakan teknis dan dianggap melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tegas Aan.

Metode penegakan hukumnya pun bermacam-macam, dimulai dari tahap pencegahan sampai penindakan.

Tindakan Pencegahan

Pertama ialah proses pencegahan. Aan menjelaskan, pencegahaan ini bersifat pembinaan yang menyasar pemilik bengkel dan pemilik odong-odong mobil.

Polisi akan mengirimkan surat untuk bengkel yang berisikan dua imbauan, antara lain untuk tidak menjual suku cadang yang tidak sesuai standar keamanan dan mengedukasi pelanggan tentang bahaya perubahan rancang bangun kendaraan.

"Surat imbauan yang diberikan kepada pemilik odong-odong mobil untuk tidak melakukan perubahan rancang bangun kendaraannya, ujarnya.

Penegakan Hukum

Bila para pelaku yang terlibat membandel dan tidak mengindahkan imbauan polisi, maka harus ada penegakan hukum.

Tindakan ini menyangkut usaha dan kegiatan dalam rangka penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas serta proses pengajuan ke pengadilan.

"Kegiatan penegakan hukum dilakukan dnegan pelaksanaan operasi rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian," tutur Aan lagi.

Tindakan Penegakan Hukum

Ada dua macam penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, dari perlakuan sampai dengan penghukuman.

Ketika pada tahap perlakuan, polisi akan memeringatkan dan penyitaan. Kalau sampai penghukuman, polisi akan memberikan sanksi tilang.

"Bentuk perlakuan berupa peringatan dilakukan sebanyak 3 kali kepada pengemudi dan pemilik odong-odong mobil yang telah mengalami perubahan tipe, apabila pengemudi dan pemilik tidak menghiraukan akan diadakan penyitaan," tegasnya.

Kasus Kecelakaan Odong-odong

Peristiwa terbaru yang melibatkan odong-odong terjadi di Desa Silebu Kecamatan Kragilan, Serang, Banten, Selasa (26/7/2022).

Hingga berita ini diturunkan, total korban yang meninggal menjadi 10 orang dari 33 penumpang. Sisa penumpang lainnya mengalami luka berat maupun ringan.

Sopir odong-odong berinisial JL (27), warga Sentul, Kragilan Kabupaten Serang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Serang.

Saat kejadian, JL mengaku menyalakan musik kencang saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ia pun tidak mendengar kereta datang dan berakhir dengan insiden kecelakaan.

Lanjutkan Membaca ↓
Berita Terkini Selengkapnya