Tanpa Ampun! Sebentar Lagi, Nunggak Pajak 2 Tahun Kendaraan Auto Bodong

Oleh Nurrohman Sidiq pada 31 Jul 2022, 18:06 WIB
Diperbarui 31 Jul 2022, 19:38 WIB
Pajak Kendaraan
Petugas gabungan melaksanakan operasi KTMDU di Jalan Raya GDC, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Otosia.com, Jakarta Aturan mengenai status kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun, dikabarkan akan segera terealisasi.

Dengan ini, para penunggak pajak yang bandel makin tidak bisa berkutik karena status kendaraan menjadi bodong.

"Kita ingin secepat-cepatnya ya. Karena aturan ini sudah sejak 2009 di undang-undang," tutur Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (29/7/2022).

 

Sebelum GIIAS 2022

Dasar Aturan

Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak STNK di Depok
Polantas Polres Depok memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) saat Operasi Gabungan Tertib Administrasi Kendaraan Bermotor (KBM) Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) 2022 di Jembatan Panus, Depok, Kamis (9/6/2022). Ratusan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak atau kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) terjaring dalam razia yang dilakukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Depok ini. (merdeka.com/Arie Basuki)

Regulasi mengenai penegakkan hukum terhadap penunggak pajak ini sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menurut Firman langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan disiplin terhadap pajak di masyarakat. Sekalgus mempercepat upaya pemerintah melakukan pembangunan.

"Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik," ujar Firman.

Tanggapan Jasa Raharja

Rivan Achmad Purwantoro, Direktur Utama PT Jasa Raharja menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya kevalidan data harus ditunjang dengan sistem single data kendaraan.

Rivan juga mengaku pihaknya terus mengedukasi pemilik kendaraan agar taat membayar pajak.

"Tentu ini inisiatif yang baik. Seperti data dikonfirmasi ke masyarakat. Ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data dan beberapa program yang disampaikan oleh Dirjen maupun Pak Kakorlantas tadi," ucapnya.

 

Butuh Sinergi

Demi meningkatkan kesadaraan masyarakat terhadap ketaatan membayar pajak, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menjelaskan bahwa semua itu butuh sinergi bersama.

"Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik di pusat maupun daerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan," tutur dia.

Nantinya, implementasi aturan ini akan mensinergikan antara Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jara Raharja dan Kemendagri, seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

 

Data Terkini

Berdasarkan data dari Jasa Raharja, terdapat 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang belum melakukan pembayaran PKB, dengan nominal potensi penerimaan pajak yang diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun.

Menutupi kerugian diperlukan adanya upaya untuk menggali potensi pajak tersebut sesuai dengan kewenangan tiap Instansi di Samsat.

Untuk menerapkan UU Nomor 22 2009 dan mendapatkan informasi status perpajakan kendaraan bermotor, Korlantas Polri melakukan penegakan hukum berbasis digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

 

Lanjutkan Membaca ↓
Berita Terkini Selengkapnya