Harga Pertalite Bertahan di Rp 7.650 per Liter, Pemerintah Harus Suntik Subsidi Rp 9.550 per Liter

Oleh Redaksi Otosia pada 11 Jul 2022, 15:15 WIB
Diperbarui 13 Jul 2022, 12:46 WIB
Ilustrasi mobil mengisi BBM di SPBU Pertamina (Istimewa)
Ilustrasi mobil mengisi BBM di SPBU Pertamina (Istimewa)

Otosia.com Saat ini harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Akibatnya beberapa negara mengalami krisis energi. Imbas dari kenaikan tersebut, Pertamina berupaya menyeimbangkan antara aspek ketahanan energi nasional dan kondisi korporasi.

Menurutnya Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Pertamina selain menjaga pasokan secara nasional, juga per wilayah hingga SPBU, karena stok yang diperlukan untuk masing-masing wilayah berbeda untuk jenis produknya.

 

Video Paling Dicari saat Ini
 (kpl/nzr)

Next

"Kita tidak menyamaratakan jumlah untuk seluruh daerah, tetapi disesuaikan, karena ada daerah yang solarnya tinggi, ada yang Pertalite-nya tinggi, ada juga Pertamax-nya. Ini kita coba lihat satu per satu dengan digitalisasi SPBU," ungkap Nicke.

Dengan peningkatan harga minyak dan gas, kata Nicke tantangan berat di sektor hilir adalah harga keekonomian produk meningkat tajam. Bila dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual BBM dan LPG yang ditetapkan Pemerintah sangat rendah.

Harga Pertalite dan Solar bulan Juli tidak mengalami perubahan (Istimewa)

Next

Harga BBM 

Per Juli 2022, untuk Solar CN-48 atau Biosolar (B30), dijual dengan harga Rp 5.150 per liter, sementara harga keekonomiannya mencapai Rp 18.150. Jadi untuk setiap liter Solar, Pemerintah membayar subsidi Rp 13.000.

Sementara bahan bakar Pertalite, harga jual masih tetap Rp 7.650 per liter, sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp 17.200. Artinya, pemerintah harus membayar subsidi sebesar Rp 9.550 per liternya. 

Untuk Pertamax, Pertamina masih mematok harga Rp 12.500

 

Next

"Kita masih menahan dengan harga 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara," ujar Nicke.

Dijelaskannya, Pertamina harus menjaga kuota BBM bersubsidi, agar tidak over kuota. Apalagi berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20% BBM, tetapi 60% teratas mengkonsumsi 80% BBM Subsidi.

 

Next

"Untuk itu, kita pun harus memastikan ketersediaan BBM dan LPG non subsidi, sehingga masyarakat yang tidak berhak membeli BBM dan LPG subsidi, bisa dengan mudah mendapatkan BBM dan LPG non subsidi," tutup Nicke.

Next

Lanjutkan Membaca ↓
Berita Terkini Selengkapnya