Bagaimana Hukumnya "Meminta" Lihat Surat Tugas Razia?

Oleh Redaksi Otosia pada 30 Des 2015, 10:45 WIB
Diperbarui 30 Des 2015, 10:45 WIB
Pemeriksaan ranmor (foto: Istimewa)
Pemeriksaan ranmor (foto: Istimewa)

Otosia.com Tahun 2015 bisa jadi salah satu tahun yang paling bersejarah. Bagaimana tidak, tahun 2015 banyak sekali dihebohkan dengan peristiwa dan perdebatan antara petugas polisi dan para pengendara masalah surat tugas dan tetek-bengeknya.

Maka dari itu, redaksi Otosia berinisiatif untuk menunjukkan bagaimana pandangan salah satu website hukum di Indonesia, yakni Hukum Online menyikapi banyaknya para pengendara yang menuntut petugas kepolisian menunjukkan surat tugas razia sebelum surat kendaraan dan izin mengemudi ditunjukkan.

Berdasarkan pada intisari dari yang dikutip lewat Hukum Online, esensi dari pengadaan razia kendaraan tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah menyebar, terjadi dan adanya potensi kejahatan. Salah satu yang paling difokuskan adalah tindakan pencegahan terhadap kegiatan curanmor.

Salah satu pasal yang sejak awal menunjukkan adanya kewajiban bagi para petugas kepolisian untuk membekali diri mereka dengan surat tugas. Tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”).

Pun demikian dengan syarat yang lainnya seperti pengadaan papan pengumuman bahwa di daerah tertentu sedang dilakukan razia ataupun operasi kelengkapan surat kendaraan kira-kira 100 meter sebelum TKP pemeriksaan.

Selebihnya, apabila petugas polisi maupun beberapa petugas yang terlibat dan diasumsikan sebagai pihak yang berwenang tidak mampu ataupun tidak diperbekali dengan surat tugas tersebut, bisa dipastikan razia tersebut tidaklah sah. Selebihnya, bisa masuk ke situs Hukum Online atau lihat attachment di bawah Otolovers. Semoga mencerahkan!

Video Terpopuler saat Ini
 (kpl/fjr)
Berita Terkini Selengkapnya