Pertamina Merugi, BBM Pertalite Diusulkan Naik Jadi Rp9.150 per Liter

Oleh Redaksi Otosia pada 27 Okt 2021, 10:15 WIB
Diperbarui 27 Okt 2021, 10:15 WIB
Petugas mengisi BBM pada sebuah mobil di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (1/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas mengisi BBM pada sebuah mobil di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (1/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Otosia.com Harga BBM jenis Pertalite dinilai terlalu rendah saat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurutnya harga Pertalite di kisaran Rp7.650 per liter masih memiliki selisih harga Rp3.350 dibanding harga normal yang berada di atas Rp11 ribu per liter.

Karena hal tersebutlah menurutnya Pertamina terpaksa merugi karena nilai jual Pertalite terlalu rendah. Padahal harga minyak dunia terus naik akibat dampak krisis energi.

Video Paling Viral saat Ini
 (kpl/ahm)

Next

"Dengan kondisi saat ini, untuk Pertalite Pertamina dalam posisi merugi karena memang nilai keekonomian saat ini sudah jauh lebih tinggi lagi," kata Mamit kepada Liputan6.com, Selasa (26/10/2021).

Namun, dia juga enggan menyalahkan pemerintah yang memaksa Pertamina menjual Pertalite dengan harga tekor. Sebab di sisi lain, daya beli masyarakat kini masih belum pulih seutuhnya akibat dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan.

Next

Sebagai jalan tengah, Mamit usul harga Pertalite mungkin bisa naik Rp 1.500 atau menjadi Rp 9.150 per liter. Nominal itu menurutnya masih sesuai, baik dari sisi masyarakat maupun Pertamina.

"Saya kira, jalan yang paling agak win-win solusi tanpa memberatkan keuangan negara adalah memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk menyesuaikan harga BBM, umum tapi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat juga," tuturnya.

"Tapi jika memang ingin menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kenaikan Rp 1.500 (per liter) saya kira sudah cukup membantu Pertamina, dimana sudah mengurangi selisih hampir 50 persen dari saat ini," imbuh Mamit.

Next

Kendati begitu, Mamit mengatakan, jika harga kompensasi Pertalite mau diubah, pemerintah harus mengubah terlebih dahulu sejumlah peraturan, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69/2021, dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62/2020.

"Tanpa ada perubahan, maka terkait dengan kompensasi saya kira sulit dilakukan. Mengingat saat ini untuk Pertalite maupun Pertamax tidak masuk kedalam penugasan maupun subsidi," pungkas Mamit.

Penulis: Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Lanjutkan Membaca ↓
Berita Terkini Selengkapnya