PSBB Jabar, Ada 232 Pos Check Point Larangan Mudik

Jawa Barat juga menerapkan PSBB sejak kemarin, Rabu (6/5/2020). Selama PSBB Pemprov Jawa Barat menyiagakan 232 pos check point.

Kamis, 07 Mei 2020 16:15
PSBB Jabar, Ada 232 Pos Check Point Larangan Mudik PSBB Jabar (LIputan6.com)

Editor : Dini Arining Tyas

Otosia.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat sudah diterapkan sejak kemarin, Rabu (6/5/2020). PSBB Jabar ini rencananya akan diterapkan hingga 19 Mei 2020 mendatang.

Dilansir dari Liputan6.com, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar sekaligus Koordinator Sub Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Hery Antasari mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar telah siap menjaga check point PSBB sekaligus penyekatan larangan mudik.

Hery menyebutkan penyekatan larangan mudik itu diprioritaskan disejumlah perbatasan Jawa Barat dengan provinsi lain. Sehingga diperlukan tambahan fokus penyekatan dan check point oleh Polda dan Dishub.

"Ada 15-25 titik di tingkat Jabar beserta 232 titik oleh kabupaten dan kota secara total yang akan dioperasionalkan sebagai check point PSBB dan penyekatan larangan mudik," kata Hery dalam keterangan resminya ditulis, Bandung, Rabu, 6 Mei 2020.

1 dari 3 Halaman

Hery berujar, saat ini ada delapan titik yang sudah dioperasionalkan oleh Polda Jabar, sisanya tujuh hingga sembilan titik diselenggarakan Polres setempat.

Untuk mengantisipasi masih adanya warga yang memaksa mudik, Hery menyebutkan baik Kepolisian maupun petugas lapangan Dishub sudah sangat paham dan bisa melakukan identifikasi visual terhadap modus mudik yang tidak konvensional.

"Di antaranya dengan memakai ambulance, kendaraan barang, atau menggunakan kendaraan pribadi yang pengemudinya punya dispensasi untuk bergerak tapi ternyata digunakan mengangkut pemudik. Ciri-ciri itu mudah terlihat, tapi memang perlu waktu dan energi dari petugas di lapangan juga memperhatikan risiko (penyebaran COVID-19) saat berinteraksi dengan pemudik," ucap Hery.

Jika diketemukan pemudik yang masih nekat melakukan perjalanan dalam masa PSBB di Jabar, Heri mengatakan tindakan yang dilakukan adalah mengembalikan pemudik ke tempat asalnya. Pada tanggal 4 Mei kemarin, otoritasnya telah memulangkan kurang lebih ada 33 ribu pemudik yang sudah dikembalikan atau diputar balik ke tempat asal.

Sedangkan soal 17 pengecualian angkutan barang selama PSBB yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jabar No.460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi di Wilayah Jabar, Hery berujar operasional angkutan barang tersebut harus retap memenuhi ketentuan daya angkut, kelas jalan, dan tata cara muat. 

 

2 dari 3 Halaman

Liputan6.com

Adapun terkait aturan untuk sepeda motor baik pribadi maupun ojek online (ojol), Hery menegaskan, dalam aturan PSBB Jabar roda dua hanya diperkenankan untuk satu pengendara, itu pun dalam rangka kegiatan yang diperbolehkan selama PSBB dan mengangkut barang bagi ojol.

"Namun ada tiga pengecualian yang mengizinkan sepeda motor baik pribadi maupun ojol diisi dua orang, yakni pertama, memiliki alamat yang sama dan diperuntukkan bagi aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB. Kedua, untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19. Dan ketiga, untuk kondisi gawat darurat. Jadi bukan untuk kegiatan apa pun," jelas Hery.

Untuk mobil, Hery menjelaskan bahwa petunjuk teknis dalam surat edaran gubernur tersebut secara detail mengatur kapasitas penumpang. Teknisnya berkursi dua baris, maka maksimal tiga orang.

3 dari 3 Halaman

Untuk kursi tiga baris, kapasitas empat orang dengan posisi duduk yang juga sudah diatur. Termasuk tidak boleh ada penumpang di depan meski suami istri.

"Banyak yang bilang, di rumah tetap bersama. Nah, ini logika seperti tidak pakai helm, berboncengan tiga, (yang) tidak dilarang di rumah, silakan. Tapi ketika (Anda) menggunakan di wilayah publik, di mana ada aturan negara, ada kepentingan orang lain yang terdampak, maka aturan negaralah yang berlaku," tutur Hery.

Terkait kereta api, transportasi udara serta laut, Hery mengatakan bahwa surat edaran tersebut tidak mengaturnya secara khusus. "Tapi diatur ketentuan sektoral yang sudah sangat baik dan rigid (kuat) oleh Kemenhub dan instansi teknis terkait lain," ungkap Hery.

(kpl/tys)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami