Pro Kontra Wajib Uji Emisi di Jakarta, Pengamat Dukung Tindakan Tilang

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal mendukung tindakan penilangan dan denda terhadap kendaraan yang tidak uji emisi di DKI Jakarta.

Senin, 04 Januari 2021 20:45
Pro Kontra Wajib Uji Emisi di Jakarta, Pengamat Dukung Tindakan Tilang Ilustrasi asap kendaraan (theguardian.com)

Editor : Nazarudin Ray

Otosia.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor di Ibukota untuk melakukan uji emisi menuai pro dan kontra. Pasalnya kendaraan yang tidak uji emisi atau tidak lulus uji emisi gas buang akan dikenakan sanksi tilang dan disinsentif berupa pemberian tarif parkir tertinggi.

Penegakan hukum akan dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286, yakni ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor, dan Rp 500.000 untuk mobil.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) adalah salah satu pihak yang pro terhadap ketentuan yang mulai berlaku efektif pada 24 Januari 2021 mendatang. KPBB menyatakan bahwa perbaikan kualitas udara di Jakarta adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

 

1 dari 4 Halaman

"Kami sendiri KPBB sudah sejak 2007 meminta Pemda DKI Jakarta bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya utk melakukan razia emisi ini. Tanpa didahulu razia emisi maka kewajiban uji emisi akan tidak diindahkan oleh masyarakat." kata Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutf KPBB.

Menurut Ahmad, sejak lama KPBB telah mendorong institusi terkait untuk melakukan tindakan cepat mengurangi polusi. Misalnya pada tahun 2010 lalu KPBB sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bekerja sama dengan Korlantas Polri untuk melakukan razia emisi pada tingkat nasional. Namun sayangnya, keinginan tersebut tidak direspon pengambil keputusan.

Selain itu sebelumnya, lanjut Ahmad, sudah ada amanat UU No. 24/1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang kemudian direvisi menjadi UU No. 22/2009 dengan PP 43/1993 yang kemudian direvisi menjadi PP 55/2012 tentang Kendaraan.

 

2 dari 4 Halaman

Selain amanat PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, ada juga turunan dari UU No. 23/1997 yang direvisi menjadi UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Perda DKI Jakarta No. 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

"Semua regulasi ini mewajibkan dilakukannya razia emisi untuk memaksa pemilik kendaraan agar merawat kendaraan. Sehingga saat dilakukan uji emisi maka akan memenuhi baku mutu emisi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut," paparnya.

 

3 dari 4 Halaman

Kendaraan emisi buruk tidak masuk Jakarta

KPBB juga berharap Pemprov DKI tidak mengizinkan kendaraan-kendaraan yang emisi gas buangnya buruk asal luar Jakarta masuk Ibukota, terutama mobil atau motor yang sudah tua dan tidak terawat.

"Penduduk DKI Jakarta atau penduduk Bodetabek yang sering ke Jakarta, sebaiknya segera menjual mobil atau sepeda motor tuanya, atau sepeda motor 2-taknya keluar Jabodetabek. Ganti dengan kendaraan baru atau bekas yang emisinya lebih rendah," tukas dia merespon pendapat sebagian pemilik kendaraan bahwa ketentuan tersebut sebaiknya tidak berlaku surut.

 

4 dari 4 Halaman

Menurut Ahmad, kendaraan yang usianya tiga tahun atau lebih tidak masalah sepanjang dirawat dengan baik, karena dapat meminimalisir gas buang yang buruk.

"Tidak masalah dengan umur kendaraan. Asal dirawat maka akan lolos uji emisi. Perawatan kendaraan tidak harus ke bengkel bagi mereka yang paham teknologi kendaraan," pungkasnya.

(kpl/nzr)

TAGS :
KOMENTAR

BERITA TERKAIT


Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami