Otosia.com - MotoGP Indonesia menjadi satu ajang yang dinanti-nanti banyak pihak, termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Namun hal ini tak luput dari kekhawatiran bahwa penyelenggaraan di Indonesia kurang siap, bisa batal, atau bahkan berujung sanksi.

Kekhawatiran ini terutama berangkat dari pandangan bahwa Indonesia belum banyak memiliki sirkuit bertaraf internasional atau bahkan secara infrastruktur benar-benar layak untuk MotoGP, sementara rencananya ajang ini akan dilangsungkan pada 2017.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam pertemuan dengan Otosia mengungkapkan, kesepakatan yang terjadi saat ini dengan pihak Dorna Sports selaku penyelenggara MotoGP baru sebatas Letter of Intent (LOI) dan belum memiliki kontrak.

"Belum ada ikatan hukum, kecuali nanti setelah kita terikat kontrak, dan jika ada nanti poin yang bergeser, barulah muncul sanksi dari operator. Tetapi sejauh ini belum," ujarnya.

Bagaimana agar LOI itu bisa berlanjut, rupanya pemerintah saat ini sedang menyiapkan peraturan presiden agar semua pihak bisa terlibat.

"Kami sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden karena ini harus kita tarik jadi gawe negara. (Tahapan lebih jauh belum) karena ini 'kan baru LOI, bahwa ada komitmen dari pemerintah soal kesanggupan bahwa kita serius untuk menyiapkan MotoGP," tambahnya.

Kapan masyarakat Indonesia bisa memperoleh kepastian mengenai kontrak bahwa MotoGP akan diselenggarakan di negeri ini? Menteri pun menyebut perkiraan bulan dari kepastian tersebut. "Mungkin Februari," pungkasnya.