Masa Berlaku SIM Habis, Polda Jabar Beri Dispensasi Perpanjangan hingga 30 Juni 2020

Polda Jawa Barat kembali buka pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Kamis, 04 Juni 2020 13:45
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Jabar Beri Dispensasi Perpanjangan hingga 30 Juni 2020 Layanan perpanjangan SIM dan STNK di ajang CFD, Minggu (9/7/2017). (Liputan6.com/Taufiqurrohman)

Editor : Ahmad Muzaki

Otosia.com - Karena pandemi Corona (COVID-19) banyak pelayanan masyarakat yang ditutup sementara. Ini berguna untuk bisa putus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Setelah tutup sementara, Polda Jawa Barat kembali buka pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB. Proses pembuatannya bisa dilakukan di Kantor Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Melansir Liputan6.com, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, terkait kepemilikan SIM yang masa berlakunya habis selama masa pandemi Covid-19, diberi dispensasi proses perpanjangan SIM mulai 2-30 Juni 2020. Adapun masa pandemi terhitung mulai dari 24 Maret-29 Mei 2020.

"Apabila pemegang SIM tersebut tidak melakukan perpanjangan SIM di waktu pemberian dispensasi tersebut, maka tidak dapat melakukan proses perpanjangan, akan tetapi harus melaksanakan proses penerbitan SIM dengan mekanisme penerbitan SIM baru," kata Erlangga di Bandung, Rabu (3/6/2020).

1 dari 2 Halaman

Erlangga menjelaskan, kembali dibukanya layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1537/V/UAN.I.I/2020 pada 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Istiono.

"Pelayanan Satpas, Samsat dan BPKB dibuka kembali dengan tetap memedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru atau new normal," ujar Erlangga.

Mekanisme yang akan dilakukan adalah penyemprotan disinfektan ke area kerja atau publik yang kerap disentuh. Kemudian bakal disediakan juga tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Petugas yang pengunjung juga diwajibkan pakai masker.

"Selain itu memasang tanda untuk menjaga jarak minimal satu meter baik saat duduk maupun berdiri dalam antrean, meminimalisir kontak fisik dengan pemohon menggunakan pembatas/partisi di meja petugas dan mengoptimalkan metode pembayaran non tunai," tutur Erlangga.

2 dari 2 Halaman

Dalam masa pandemi ini, Erlangga juga mengharapkan masyarakat yang akan datang ke kantor kepolisian untuk mengurus administrasi lalu lintas agar mengantre.

"Yang perlu diingat adalah mencegah kerumunan masyarakat dengan cara mengontrol jumlah pemohon yang masuk dengan menerapkan sistem antrean di pintu masuk serta menetapkan jam pelayanan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana melanjutkan kembali program pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya dan/atau pembebasan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor dalam masa tanggap darurat penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juni 2020 sampai 31 Juli 2020.

Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus corona di lingkungan pemerintah daerah berupa upaya akselerasi penerimaan PKB sekaligus pemberian insentif pajak daerah kepada wajib pajak.

(kpl/ahm)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami