Jokowi Sahkan PP 76 2020, Bikin Penerbitan dan Perpanjangan SIM Gratis

Kini penerbitan dan perpanjangan SIM bisa gratis usai PP 76 2020 disahkan Jokowi

Selasa, 05 Januari 2021 20:45
Jokowi Sahkan PP 76 2020, Bikin Penerbitan dan Perpanjangan SIM Gratis Warga menunjukkan SIM di Pelayanan SIM Keliling, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/8/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya memberi dispensasi bagi pemilik SIM yang masa berlakunya habis di masa pandemi COVID-19 bisa memperpanjang sampai akhir Agustus 2020.

Editor : Ahmad Muzaki

Otosia.com - Pemerintah membuka peluang untuk menggratiskan biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang telah resmi disahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pasalnya, dalam pasal 1 PP tersebut, dijelaskan ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, seperti pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan STNK.

Selain itu, ada juga penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan BPKB, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas daerah, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan.

1 dari 2 Halaman

Namun, dalam pasal 7 PP tersebut juga disebutkan:

1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

2 dari 2 Halaman

Pasal 10

Sedangkan pasal 10 menyebutkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

"Mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah," tulis PP tersebut.

Sementara itu, layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Hanya saja peraturan tersebut akan diatur dalam Peraturan Kapolri dan harus disetujui oleh Menteri Keuangan.

Penulis: Arief Aszhari

Sumber: Liputan6.com

(kpl/ahm)

TAGS :
KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami