Jalan Berbayar Berlaku 2020, Tiga Ruas Jalan Diprioritaskan

Pengaturan sistem jalan berbayar akan diterapkan untuk jalan yang padat. Semakin padat maka tarifnya akan semakin tinggi.

Senin, 02 Desember 2019 21:15
Jalan Berbayar Berlaku 2020, Tiga Ruas Jalan Diprioritaskan Penerapan ERP (Ilustrasi/Merdeka.com)

Editor : Dini Arining Tyas

Otosia.com - Sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) akan berlaku mulai tahun depan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem tersebut untuk tiga ruas jalan yang dinilai cukup padat.

Ada tiga ruas jalan nasional, yakni Margonda, Kota Depok, dan Kalimalang Bekasi. "Itu tiga wilayah mendesak," kata Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, Senin (2/2/2019), disitat dari Merdeka.com.

Menjelang 2020, BPTJ masih menyiapkan sejumlah regulasi. Bambang tak menampik masih ada sejumlah revisi yang dilakukan setelah berkomunikasi dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan.

Kebijakan ini juga nantinya bakal bersinggungan dengan DPR. Sebab, proyek ini dilakukan di atas jalan nasional. "Insya Allah kita butuh waktu 6 bulan sehingga pertengahan tahun depan ini bisa terealisasi," harap Bambang.

1 dari 2 Halaman

Bukan Sistem Baru

Sistem jalan berbayar atau ERP bukan hal yang baru. Sebab, konsep ini pernah ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama.

Tujuannya pun bukan sekadar mendapatkan uang. Namun, mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal dari kendaraan umum. Pasalnya, kendaraan pribadi menjadi penyumpang kepadatan lalu lintas yang utama.

Bambang menganalogikan, dalam satu bus bisa menampung 140 penumpang. Sedangkan jika menggunkan kendaraan pribadi, maka hanya diisi 1,5 sampai 2 orang.

2 dari 2 Halaman

Beri Keuntungan

Berlakunya sistem jalan berbayar ini, kata Bambang, akan memberikan keuntungan bagi sejumlah pihak. Dia memastikan meski ERP telah diterapkan, biaya transportasi massal akan tetap murah. Sebab, uang yang terkumpul dari hasil ERP akan diberikan kembali kepada publik.

Caranya dengan memberikan insentif kepada masing-masing Pemda untuk keperluan penambahan jumlah angkutan massal. Insentif ini juga bakal mensubsidi tiket perjalanan. "Ini insentif-insentif yang sedang kami pikirkan," kata Bambang.

Terkait adanya penolakan penerapan ERP oleh Pemkot Bekasi, Bambang menyebut BPTJ telah menandatangani MoU dengan 3 Gubernur yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar dan Pemprov Banten. Artinya, sistem ini bakal terus berjalan karena sudah ada nota kesepahaman dengan pemerintah setingkat lebih tinggi dari pemerintah kota.

Dia menyadari ada banyak hal yang memang masih perlu diurus sebelum akhirnya diterapkan. "Prinsipnya kita akan bekerja sama," kata Bambang mengakhiri.

Sumber: Merdeka.com

(kpl/tys)

TAGS :
Join Otosia.com
KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami