Ini Golongan Prioritas yang Bisa Bikin dan Perpanjang SIM secara Gratis

Presiden Jokowi teken PP 76 tahun 2020, golongan prioritas ini bisa bikin dan perpanjang SIM secara gratis

Rabu, 06 Januari 2021 09:15
Ini Golongan Prioritas yang Bisa Bikin dan Perpanjang SIM secara Gratis Layanan pembuatan dan perpanjangan SIM (Istimewa)

Editor : Ahmad Muzaki

Otosia.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Menyusul hal tersebut, pemerintah membuka peluang masyarakat untuk membuat dan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis.

Dalam pasal 1 PP tersebut, disebutkan pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM menjadi salah dua dari 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri.

1 dari 2 Halaman

Disebutkan juga di pasal 7 PP 76 ini, dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Namun, dalam kutipan pertimbangan tertentu, dijelaskan juga lebih detail terkait golongan yang berhak mendapatkan prioritas pembuatan dan perpanjangan SIM itu.

"Mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah," tulis PP tersebut.

2 dari 2 Halaman

Persetujuan Kemenkeu

Sementara itu, kembali ke pasal 7 PP 76 ini, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hanya saja besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.

Penulis: Arief Aszhari

Sumber: Liputan6.com

(kpl/ahm)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami