Ini Dia Berbagai Kesalahan Penutupan Jalan Jati Baru

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diperkarakan Ombudsman terkait penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang.

Kamis, 29 Maret 2018 12:37
Foto : PKL Tanah Abang ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Editor : Cornelius Candra
Reporter : Nazarrudin Ray

Otosia.com - Penutupan jalan Jati Baru Raya Tanah Abang untuk memberi keluluasaan bagi pedangang kaki lima (PKL) berjualan menuai beragam pro dan kontra. Selain menuai protes warga di sekitar jalan Tanah Abang yang tertutup akses keluar masuk hunian dan sopir Mikrolet, Ombudsman RI menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan tersebut telah melanggar beberapa undang-undang.

Menurut Ombudsman RI kebijakan penataan PKL di Jalan Jati Baru, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedikitnya punya empat kesalahan.

"Gubernur DKI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di jalan Jati Baru Raya," kata Ombudsman RI dalam keterangan resminya kemarin, yang menyebutnya sebagai kesalahan pertama.

Kedua penutupan jalan Jati Baru oleh Gubernur Anies Baswedan telah menyalahi prosedur. Pasalnya kebijakan Gubernur bersama Dinas Perhubungan DKI tersebut sebelumnya belum mendapatkan izin dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Jenderal Lalu Lintas.

"Keharusan koordinasi dan meminta izin polisi tertuang dalam Pasal 128 ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Ombudsman RI.

Ombudsman menilai Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta telah mengabaikan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya tentang penggunaan diskresi, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.

Kesalahan terakhir adalah alih fungsi Jalan Jati Baru telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

BACA INI JUGA DONG OTOLOVERS

(kpl/nzr/crn)
TAGS :
KOMENTAR

BERITA TERKAIT





Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami