Ada UU Modifikasi, Bagaimana dengan Motor Difabel Beroda 3

Di balik fungsionalitas sepeda motor roda tiga bagi kaum difabel, belakangan ini sedang berkembang wacana aturan modifikasi dengan denda maksimal Rp 24 juta.

Rabu, 16 Desember 2015 21:15
Foto: Echi
Editor : Ahmad Khoirudin

Otosia.com - Echi Pramitasari yang mengalami cedera di tulang belakang akhirnya memilih menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max yang dimodifikasi menjadi beroda tiga. Echi memilih motor dan memodifikasinya untuk memberi inspirasi kepada sesama kaum difabel.

Namun, di balik fungsionalitas sepeda motor roda tiga bagi kaum difabel, belakangan ini sedang berkembang wacana aturan modifikasi dengan denda maksimal Rp 24 juta.

"Pasti ada yang pro dan ada yang kontra," kata Echi. " Menurut aku, ada sisi positif dan negatif dari peraturan ini. Mungkin niatnya untuk menertibkan, tetapi di sisi lain juga jadi membatasi," ujarnya.

Aturan mengenai modifikasi ini terkandung dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan PP No 55 tahun 2012 dengan tujuan pada faktor keselamatan berlalu lintas, baik bagi pengendaranya maupun pengguna jalan lain.

Namun, kendaraan modifikasi diperbolehkan asalkan sudah melalui uji tipe. Perubahan pada modifikasi hanya bisa dilakukan oleh bengkel atau agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang ditunjuk.

Echi menggarisbawahi bahwa peraturan ini memiliki efek domino. Ia pun berharap bahwa peraturan ditegakkan dengan diiringi solusi yang terpadu.

"Jangan sampai peraturan ini hanya dibuat dan hanya memikirkan kepentingan satu pihak, apalagi kami (kaum difabel) memodifikasi karena itu menjadi penunjang kebutuhan kami. Pemerintah sendiri juga belum bisa memenuhi kebutuhan transportasi kami (baik transportasi umum maupun pribadi)," ujarnya.

Ia berharap peraturan ini keluar dengan diimbangi fasilitas yang memadai. Ia juga berharap peraturan itu mengakomodasi kaum difabel pengguna kendaraan bermotor yang mau tidak mau melakukan modifikasi karena kebutuhan yang berbeda dibanding produk keluaran pabrik.

"Harapannya pemerintah lebih bijaksana dalam pemberlakuan peraturan ini, dan adanya kejelasan dalam isi peraturan perundang-undangan, dan diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Keluarnya peraturan tersebut juga bisa mengakomodasi kebutuhan kaum difabel."

(kpl/why/rd)
TAGS :
KOMENTAR

BERITA TERKAIT





Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami