6 Hal yang Wajib Diketahui Tentang STNK

Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Polisi Republik Indonesia. Tidak hanya sebagai bukti kepemilikan saja, surat tersebut juga sangat diperlukan jika terjadi tindak kriminal seperti halnya curanmor.

Rabu, 24 September 2014 22:30
6 Hal yang Wajib Diketahui Tentang STNK STNK Kendaraan Bermotor (Foto: Nurrohman Sidiq)

Editor : Nurrohman Sidiq

Otosia.com - Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Polisi Republik Indonesia. Tidak hanya sebagai bukti kepemilikan saja, surat tersebut juga sangat diperlukan jika terjadi tindak kriminal seperti halnya curanmor.

Karena saking pentingnya benda tersebut, tak urung setiap operasi penertiban dari pihak Kepolisian selalu menanyakan dan meminta menunjukkan SIM dan juga STNK untuk menunjukkan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam akun media sosial Facebook milik Divisi Humas Mabes Polri, pihaknya telah menuliskan beberapa informasi yang wajib diketahui oleh para pengguna kendaraan bermotor tentang STNK.

1 dari 6 Halaman

Perihal STNK

Perihal STNK

Menurut Divisi Humas Mabes Polri, STNK dideskripsikan sebagai tanda bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan. Selain itu, di dalam surat kendaraan bermotor tersebut juga berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

2 dari 6 Halaman

Bea Balik Nama

Bea Balik Nama

BBN-KB (Bea Balik Nama kendaraan bermotor) : Besarnya 10% 
dari harga motor (off the road)/harga faktur untuk motor baru, dan 
motor bekas(second) sebesar 2/3 pajak (PKB) nya.

BBN-KB tersebut diberlakukan ketika hak milik kendaraan diserahkan kepada pihak lain karena adanya perjanjian dua belah pihak atau pun sepihak. Biasanya hal ini terjadi karena ada transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke badan usaha.

3 dari 6 Halaman

Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) ini wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik hak kendaraan bermotor. Besarnya PKB adalah 1,5 persen dari nilai jual kendaraan bermotor. Namun, besarnya rupiah yang dikeluarkan akan menurun seiring berjalannya waktu karena diimbangi dengan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor. 

 

4 dari 6 Halaman

Sumbangan wajib

Sumbangan wajib

SWDKLLJ (Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan), seperti namanya, sumbangan ini bersifat wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran PKB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, tarif untuk pengendara contohnya roda dua adalah Rp 35.000,- per tahun.

Sifat dari sumbangan ini seperti halnya membayar premi asuransi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Divisi Humas Mabes Polri dalam postingannya yang menyebutkan bahwa SWDKLLJ di bawahi langsung oleh Jasa Raharja.

5 dari 6 Halaman

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi

Biaya ADM (Biaya Administrasi) tidak akan dikenakan untuk kendaraan bermotor yang masih baru. Biaya ini selebihnya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang sedang dalam proses ganti plat nomor setiap 5 tahun sekali atau bisa juga ketika motor sedang dilakukan proses balik nama. 

6 dari 6 Halaman

Denda

Denda

Pengertian denda selalu identik ketika pembayaran telah memasuki masa jatuh tempo berlakunya STNK dan belum melakukan perpanjangan. Maka setiap pemilik hak kendaraan akan diminta membayar denda PKB dan juga SWDKLLJ.

Bagaimana proses perhitungannya?

Perhitungan Denda PKB : 25% per tahun

terlambat 3 bulan = PKB x 25% x 3/12
terlambat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12

Denda SWDKLLJ : besarnya - Rp 32.000,- untuk roda 2

                                     - Rp100.000,- untuk roda 4

Contoh kasus:

Priyo terlambat 'membayar STNK' selama 6 bulan . Jumlah PKB yang tertera di STNK sebesar Rp 232.000,- dan SWDKLLJ Rp 35.000,-. Dari kasus ini, perhitungan denda dan jumlah total biaya yang harus ditanggung Priyo, djabarkan sebagai berikut:

(Rp232.000 x 25% x 6/12 ) + (Rp 32.000) = Rp 61.000,-

Jadi total biaya yang harus dibayar sebesar:

Rp 232.000 + Rp35.000 + Rp 61.000 = Rp 328.000,-

 

 

 

(kpl/sdi)

KOMENTAR

Dapatkan Mobil Idaman DenganKondisi Istimewa
Pilih Mobilmu Sekarang

Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami